• MENU

  • Ketegori Artikel

  • Polling

  • FANSBOOK

Profil Dinas K UKM P & P

      Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, banyak berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun terhadap kehidupan masyarakat sesuai Undang-Undang tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah.

         Pembangunan daerah dimaksudkan agar bagaimana daerah dapat memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif.Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat Kabupaten Enrekang terarah, terpadu, menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka di bentuklah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan Fungsi :

* Penyusunan perencanaan bidang koperasi dan usaha Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang;
* Perumusan kebijakan teknis bidang Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang;
* Pelaksanaan pelayanan umum bidang Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang;
* Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang;
* Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang;
* Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang;
* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh BUPATI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

       Dalam menghadapi era globalisasi, banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu aparatur pemerintah dituntun kemampuannya dalam mengubah menjadi peluang agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Tantangan tersebut meliputi berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, hak azasi manusia dan sebagainya.

       Dampak krisis moneter yang terjadi berkembang menjadi krisis ekonomi yang dampaknya masih terasa sampai saat ini. Demikian pula dalam sistem pemerintahan telah terjadi perubahan paradigma, adminitrasi pemerintahan yang lama yaitu Big Government mulai ditinggalkan dan berubah menjadi Small Government. Profil administrator yang dikehendaki ialah public server yang memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan prima.

          Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintahan dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

        Pelayanan prima akan terwujud jika diimbangi dengan perubahan paradigma dan mentalitas dalam pelaksanaan tugas serta peningkatan kinerja para aparatur pemerintahan dengan dukungan pihak-pihak terkait.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: